Warga Negara dan Negara

1. Hukum, Negara dan Pemerintah

·         Hukum

Di dalam bukunya "Pengantar Dalam Hukum Indonesia", Utrecth memberikan batasan hukum sebagai himpunan peraturan - peraturan (perintah - perintah atau larangan - larangan) yang mengurus tata tertib dalam masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.

Sedangkan menurut JCT. Simorangkir SH. dan Woerjono Sastropranoto SH. yang mendefinisikan hukum sebagai peraturan - peraturan yang memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang di buat oleh badan - badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan - peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

Ø  Ciri - ciri dan Sifat Hukum

o   Ciri hukum adalah:

1.      Adanya perintah atau larangan yang mengatur dan memaksa tata tertib itu untuk di taati yang disebut kaidah hukum yang dilengkapi dengan unsur memaksa.

2.      Perintah atau larangan itu harus dipatuhi setiap orang sehingga hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa.

Ø  Sumber - Sumber Hukum

Sumber - sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan -aturan yang mempunyai kekuatan yang memaksa, jika melanggar dapat mengakibatkan sangsi tegas dan nyata.

Sumber hukum material dapat ditinjau dari beberapa sudut, misalnya dari sudut politik, sejarah, ekonomi dan lain lain.

Sumber hukum formal dapat ditinjau dari:

1.      Undang - undang (Statue), suatu peraturan yang mempunyai kekuasaan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara.

2.      Kebiasaan (Costum), perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang - ulang dalam hal yang sama dan di terima oleh masyarakat.

3.      Keputusan - Keputusan Hakim (Yurisprudensi), keputusan hakim terdahulu yang sering dijadikan dasar keputusan hakim kemudian mengenai masalah yang sama.

4.      Traktat (Treaty), perjanjian antara dua orang atau lebih mengenai suatu hal, sehingga masing - masing pihak yang bersangkutan terikat dengan isi perjanjian tersebut.

5.      Pendapat Sarjana Hukum, pendapat para sarjana yang sering dikutip para hakim dalam menyelesaikan suatu masalah.

Ø  Pembagian Hukum

o   Menurut sumber:

1.      Hukum Undang - undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan

2.      Hukum Kebiasaan, yaitu hukum yang terletak pada kebiasaan (adat)

3.      Hukum Traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara dalam suatu perjanjian antar negara

4.      Hukum Yurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim

o   Menurut bentuknya:

1.      Hukum Tertulis, yang dikodifikasikan; yang telah dibukukan jenis - jenisnya dalam kitab undang - undang secara sistematis lengkap dan tak dikodifikasikan

2.      Hukum tak tertulis

o   Menurut tempat berlakunya:

1.      Hukum Nasional, hukum dalam suatu negara

2.      Hukum Internasional, hukum yang mengatur hubungan internasional

3.      Hukum Asing, hukum dalam negara lain

4.      Hukum Gereja, norma gereja yang di tetapkan untuk anggota - anggotanya

o   Menurut waktu berlakunya

1.      Ius Constitutum (hukum positif), hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu

2.      Ius Constituendum, hukum yang diharapkan akan berlaku di waktu yang akan datang

3.      Hukum Asasi (hukum alam), hukum yang berlaku dalam segala bangsa di dunia

o   Menurut cara mempertahankannya:

1.      Hukum Material, hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Contohnya Hukum Perdata dan Hukum Pidana.

2.      Hukum Formal (Hukum Proses atau Hukum Acara), hukum yang memuat peraturan yang mengatur bagaimana cara - cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material atau peraturan yang mengatur bagaimana cara mengajukan sesutu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana caranya hakim memberi keputusan. Contohnya Hukum Acara dan Hukum Acara Perdata.

o   Menurut sifatnya:

1.      Hukum yang memaksa, hukum yang dalam keadaan bagaimana harus dan mempunyai paksaan mutlak

2.      Hukum yang mengatur (pelengkap), hukum yang dapat dikesampingkan

o   Menurut wujudnya:

1.      Hukum Obyektif, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum

2.      Hukum Subyektif, hukum yang timbul dari hubungan obyektif

o   Menurut isinya:

1.      Hukum Privat (Hukum Sipil), hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain

2.      Hukum Publik (Hukum Negara), hukum yang mengatur hubungan antara negara dan alat perlengkapan atau negara dengan warganegaranya

Oleh karena itu negara mempunyai dua tugas pokok:

1. Mengatur dan mengendalikan gejala - gejala kekuasaan asosial, artinya bertentangan satu sama lainsupaya tidak menjadi atagonisme yang membahayakan.
2. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan - golongan ke arah tercapainya tujuan - tujuan dari masyarakat deluruh atau tujuan sosial.

Untuk menganalisa lebih tajam apa sebenarnya hukum, maknanya, peranannya, dampaknya dalam proses interaksi dalam masyarakat, perlu dipelajari 10 aspek penganalisa, yaitu:

1. Jangan mengidentifikasikan hukum dengan kebenaran keadilan
2. Tidak dengan sendirinya harus adil dan benar
3. Hukum tetap mengabdikan diri untuk menjamin kegiatan masa sistem dan bentuk pemerintahan
4. Meskipun mengandung unsur keadilan atau kebaikan tidak selamanya disambut dengan tangan terbuka
5. Hukum dapat diidentifikasikan dengan kekuatan atas kekuasaan
6. Macam - macam hukum terlalu di pukulratakan
7. Jangan apriori bahwa hukum adat lebih baik dari hukum tertulis
8. Jangan mencampur-adukkan substansi hukum dengan cara atau proses sampai terbentuknya dasar di undangkannya hukum
9. Jangan mencampur-adukkan law in activis dengan law in books dari aparat penegak hukum
10. Jangan menganggap sama aspek terjang penegak hukum dengan hukum

·         Negara

Negara memiliki 2 tugas utama:

1. Mengatur dan menertibtkan gejala - gejala kekuasaan dalam masyarakat yang bertentangan satu sama lainnya
2. Mengatur dan menyatukan kegiatan manusia dan golongan untuk menciptakan tujuan bersama yang disesuaikan dan diarahkan pada tujuan negara

o   Sifat - Sifat Negara

1.      Sifat memaksa, adanya kekerasan fisik secara legal

2.      Sifat monopoli, mempunyai hak kuasa untuk menetapkan tujuan bersama

3.      Sifat mencakup semua

o   Bentuk Negara

1.      Negara Kesatuan (Unitarisme), negara yang merdeka dan berdaulat

2.      Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, langsung diatur dan diurus Pemerintah pusat

3.      B. Negara Serikat (Negara Federasi), penggabungan beberapa negara yang semula berdiri sendiri sebagai negara merdeka, berdaulat, ke dalam suatu ikatan kerjasama yang efektif

Sedang bentuk kenegaraan yang kita kenal dewasa ini:

1. Negara Dominion, dalam lingkungan ketatanegaraan Kerajaan Inggris
2. Negara Uni, gabungan dari 2 negara yang mempunyai seorang kepala negara yang sama (Uni Personil). Apabila dua atau beberapa negara berdasarkan suatu perjanjian, mengadakan satu alat pemerintahan untuk menyelenggarakan kepentingan bersama (Uni Riil)
3. Negara Protektorat, berada di bawah perlindungan negara lain

o   Unsur - Unsur negara

Syarat - syarat dapat dikatakan sebagai suatu negara adalah:

1.      Harus ada wilayahnya

2.      Harus ada rakyatnya

3.      Harus ada pemerintahannya

4.      Harus ada tujuannya

5.      Harus mempunyai kedaulatan

§  Sifat - sifat kedaulatan:

1.      Permanen atau tetap

2.      Absolut

3.      Tidak terbagi - bagi

4.      Tidak terbatas

§  Sumber kedaulatan:

1.      Teori kedaulatan Tuhan

2.      Teori kedaulatan rakyat

3.      Teori kedaulatan Negara

4.      Teori kedaulatan hukum

• Pemerintah

Pemerintah merupakan salah satu unsur penting bagi sebuah negara. Tanpa adanya pemerintah maka negara kita tidak akan ada yang mengatur. Karena pemerintah merupakan roda negara, makan tak akan mungkin bila suatu negara tanpa adanya pemerintah.

Pemerintah dalam arti luas:

• Segala kegiatan atau usaha yang terorganisir, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan dasar negara, mengenai rakyat/penduduk dan wilayah (negara itu) demi tercapainya tujuan negara
• Segala tugas, kewenangan, kewajiban negara yang harus dilaksanakan menurut dasar - dasar tertentu (suatu negara) demi tercapainya tujuan negara
• Memnujuk kepada alat perlengkapan negara seluruhnya

Pemerintah dalam arti sempit:

• Menurut Montesquieu, maka hanyalah tugas, kewajiban dan kekuasaan negara di bidang eksekutif
• Menurut Vollenhoven, kekuasaan negara di bidang bestuur
• Hanya menunjuk kepada alat perlengkapan negara yang melaksanakan pemerintahan dalam arti sempit

2.   Warganegara dan Negara

Menurut Kansil, orang - orang yang berada dalam wilayah suatu negara itu dapat dibedakan menjadi:

o   Penduduk, memenuhi syarat menetap dan memiliki tempat tinggal pokok berdomisili

1.      Penduduk warganegara, yang sepenuhnya dapat di atur oleh pemerintah dan mengakui pemerintahnya sendiri

2.      Penduduk bukan warganegara atau orang asing

o   Bukan penduduk, yang berada dalam wilayah suatu negara untuk sementara waktu dan tidak bermaksud bertempat tinggal di wilayah tertentu

Asas kewarganegaraan, digunakan 2 kriteria:

1.      Kriterium kelahiran, menurut asas keibubapakan (Ius Sanguinis), menurut asas kelahiran (Ius Soli)

2.      Naturalisasi atau pewarganegaraan, suatu proses hukum yang menyebabkan seseorang dengan syarat - syarat tertentu mempunyai kewarganegaraan negara lain